Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif Abdul Wahid Dituntut Penjara 9 Tahun

BANJARMASIN, iNews.id - Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid dituntut pidana penjara selama sembilan tahun. Abdul Wahid juga dituntut membayar uang pengganti Rp26 miliar lebih.

"Terdakwa juga dituntut denda sebesar Rp500 juta subsider 1 tahun kurungan," kata Tim JPU KPK Titto Jaelani saat membacakan tuntutan dalam persidangan, Senin malam (1/8/2022).

Terdakwa Abdul Wahid Bangun Klinik usai Jabat Bupati HSU, Diduga untuk Pencucian Uang

Uang pengganti tersebut diperhitungkan dari total gratifikasi yang menurut JPU telah diterima terdakwa sejak tahun 2015 baik berupa fee proyek maupun jual beli jabatan di lingkup Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU), yakni lebih dari Rp31 miliar.

Jumlah itu lalu dikurangkan dengan aset likuid yang telah disita penyidik dan dirampas untuk negara termasuk uang tunai baik berupa rupiah, Dolar Amerika maupun Dolar Singapura yang nilainya setara kurang lebih Rp5,1 miliar.

Bupati HSU Nonaktif Ternyata Atur Pemenang Lelang Proyek Selama Menjabat

Jika setelah 1 bulan putusan inkrah dan terdakwa tak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Namun jika tak mencukupi, maka terdakwa dipidana selama 6 bulan.

"Dari rangkaian sidang pembuktian yang telah menghadirkan 41 saksi termasuk ahli, kami meyakini terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ucap Titto.

Terkuak, Uang Miliaran Rupiah untuk Bupati HSU Nonaktif Diserahkan dalam Kardus Mi Instan

Hal ini seperti didakwakan pada Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Editor: Nani Suherni