Dipecat PDI Perjuangan dari DPRD Sumut, Kiki Handoko Gugat ke PN Medan

MEDAN, iNews.id - Keputusan DPP PDI Perjuangan melakukan pergantian antarwaktu terhadap Kiki Handoko dari DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendapatkan perlawanan. Kiki Handoko yang tidak menerima putusan tersebut melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. 

Kuasa Hukum Kiki Handoko, Firdaus Tarigan mengatakan Kiki Handoko dipecat oleh PDI Perjuangan sebagai kader dan anggota DPRD Sumut sejak Agustus 2020 lalu. Namun kliennya baru menerima putusan tersebut di bulan Januari 2021 lalu. 

Baca Juga

Dinamai Bika Ambon tapi Berasal dari Medan, Ternyata Ini Sejarahnya

Dia mengatakan PDI Perjuangan memecat kliennya terkait dengan kasus pengeroyokan terhadap anggota polisi di tempat hiburan malam Capital Building beberapa waktu lalu. 

"Alasan pemecatan tersebut tidak terbukti secara hukum. Karena kasus tersebut sudah dihentikan penyidikannya atau di-SP3 oleh polisi," kata Firdaus. 

Baca Juga

Wali Kota Medan Bobby Nasution Terima Uang Kerugian Negara Rp9 Miliar dari Kejati Sumut

Tak hanya itu, Firdaus mengatakan dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 lalu, kliennya masih diberikan tugas sebagai tim pemenangan. 

"Dia juga masih mengikuti workshop dan bimtek partai di Jakarta beberapa waktu lalu," ujarnya. 

Baca Juga

Wali Kota Medan Sebut Relokasi Pusat Kuliner di Lapangan Merdeka Tuai Pro dan Kontra

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba membenarkan pergantian antarwaktu terhadap Kiki Handoko sebagai anggota DPRD Sumut. Dia mengatakan surat tersebut sudah diterima pimpinan DPRD Sumut sejak Senin (15/3/2021) lalu. 

Baca Juga

7 Korban Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan Dapat Santunan dari LPSK

"Selanjutnya, surat dari pimpinan partai akan diproses sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum," kata Mangapul. 

Terkait dengan upaya Kiki Handoko menggugat ke PN Medan, Mangapul mengatakan itu merupakan haknya sebagai warga negara. Namun demikian, PDI Perjuangan juga memiliki mekanisme sendiri terkait kebijakan tersebut. 

"Langkah yang ditempuh beliau tentunya sah-sah saja. Tapi partai juga punya mekanisme sendiri dalam hal ini," ujarnya. 

Editor: Stepanus Purba_block