Dituding Langgar Kode Etik, Bawaslu Sumut Dilaporkan ke DKPP

Stepanus Purba ยท Rabu, 23 Mei 2018 - 11:41:00 WIB
Dituding Langgar Kode Etik, Bawaslu Sumut Dilaporkan ke DKPP
Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Eramas seusai melaporkan Bawaslu ke DKPP. (Foto: Istimewa)

MEDAN, iNews.id - Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Eramas resmi melaporkan tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Laporan itu tertuang dengan nomor 136/I-P/L-DKPP/2018, yang telah dilayangkan, Senin (21/5/2018). Terlapor dalam hal ini yakni Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasakan, Komisioner Bawaslu Sumut Hardi Munte dan Aulia Andri.

Mereka dituding melanggar kode etik sebagai penyelenggara pilkada dengan mengeluarkan surat Nomor B-1601/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2018. Surat itu dinilai telah menimbulkan kegaduhan politik di masyarakat.

"Mulai dari dasar hukum sampai pada kesimpulan, bagi kami mereka melanggar etika sebagai penyelenggara Pilkada, yakni melanggar pasal 10 dan 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, karena terlihat komisioner Bawaslu Sumut tidak profesional," kata Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Eramas Adi Mansar, bersama Ahmad Sofyan Hussein Rambe, didampingi Bantuan Hukum DPP Gerindra Zulfikri Lubis dan Idharul Haq, Selasa (22/5/2018) malam.

Mansar mengungkapkan, ketidakprofesionalan Bawaslu Sumut karena sengaja mengajak konstituen atau masyarakat membuat suatu kesepakatan yang bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, yaitu PKPU Nomor 4/2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2015.

"Aturan yang dibuat Bawaslu itu sudah diatur terlebih dulu, itu tidak profesional. Kemudian itu tidak efektif, karena aturan yang dia buat hanya mengulang aturan yang lama dan tidak bisa diterapkan," ujarnya.

Dia menuding, ketiga komisioner erat kaitannya tidak independen karena salah satunya merupakan anak kandung dari tim pemenangan salah satu pasangan Calon Gubernur (Cagub) Sumut.

Mansar melanjutkan, Pasal 15 huruf B dan C Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan, dalam menjalankan prinsip profesional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan dan program lembaga penyelenggara pemilu. Penyelanggara pemilu melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada UU.

"Bawaslu itu jelas bukan sebagai lembaga yang membuat regulator atau peraturan yang menyusun perundang-undangan, tetapi lembaga yang mengeksekusi peraturan perundang-undangan itu. Bahkan aturan yang dibuat itu malah membuat kegaduhan bukan menyukseskan Pilkada," tuturnya.

Dia juga menegaskan, surat kesepakatan tersebut tidak perlu ada, karena sudah ada aturan yang ada di atasnya. "Kami berharap bantuan dan dukungan dari partai pendukung untuk terus memonitoring laporan tersebut," ucapnya.

Bantuan Hukum DPP Gerindra Idharul Haq mengatakan, laporan pengaduan ke DKPP sudah tepat. "Inilah langkah yang harus kita ambil ketika ada surat yang dikeluarkan merugikan pasangan calon. Maka harapan kami ada sinergi, proses dari DKPP itu sendiri harus kawal, kita harus proaktif dan monitoring terus," kata Haq.


Editor : Donald Karouw