Dituntut 7 Tahun Penjara Atas Perkara Suap, Dzulmi Eldin Ajukan Pleidoi 

Ahmad Ridwan Nasution, Rizki Maulana · Kamis, 14 Mei 2020 - 18:30:00 WIB
Dituntut 7 Tahun Penjara Atas Perkara Suap, Dzulmi Eldin Ajukan Pleidoi 
Suasana sidang perkara suap dengan terdakwa Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin yang digelar secara virtual, Kamis (14/5/2020). (Foto: iNews/Ahmad Ridwan Nasution)

MEDAN, iNews.id - Sidang perkara dugaan suap dengan terdakwa Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin kembali bergulir secara virtual di Ruang Cakra II, Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (14/5/2020). Agenda persidangan yakni pembacaan tuntutan dari jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kasus dugaan suap dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tahun 2019, jaksa KPK menuntut terdakwa dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

"Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Dzulmi Eldin S terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Jaksa Siswhandhono, Kamis (14/5/2020). 

Selain itu Jaksa KPK juga menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik. Pencabutan hak politik itu disebutkan jaksa selama lima tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa tahanan.

Jaksa Siswhandhono menyebutkan, ada tiga hal yang memberatkan Dzulmi. Pertama, perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi. Kedua, Dzulmi dinilai tidak mengakui perbuatannya, serta Dzulmi pun telah menikmati hasil dari kejahatannya.

Sementara, hal yang meringankan tuntutan Dzulmi ada dua. Pertama,  yaitu terdakwa dinilai sopan ketika dalam persidangan, dan yang kedua terdakwa belum pernah dihukum.

Mendengarkan tuntutan yang dibacakan jaksa KPK, terdakwa Dzulmi Eldin dan penasihat hukumnya langsung memutuskan untuk mengajukan pleidoi (pembelaan). Sidang akan kembali digelar pekan dengan dengan agenda pleidoi.

"Saya dengarkan tadi nota penuntuannya, unsur terpenting menerima hadiah itu kami rasa faktanya lemah. Selain itu bukti surat tidak ada dalam persidangan ini, malah yang terbukti terdakwa tidak tahu Syamsul meminta uang," kata penasihat hukum terdakwa, Nizamuddin.

Dalam perkara ini, Jaksa meyakini Dzulmi selaku Wali Kota Medan periode 2016 hingga 2021 bersama-sama dengan Kasubbag Protokoler Pemko Medan Samsul Fitri telah menerima uang sejumlah Rp2.155.000.000,00 atau setara sejumlah tersebut. Uang itu diterima dari beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pejabat Eselon II Pemko Medan.

Nama-nama pejabat tersebut, antara lain, yaitu Isa Ansyari, Benny Iskandar, Suherman, Iswar S, Abdul Johan, Edwin Effendi, Emilia Lubis, Edliaty, Muhammad Husni, Agus Suriyono, Qomarul Fattah, Usma Polita Nasution, Dammikrot dan S Armansyah Lubis Alias Bob.

Selain itu, ada nama M. Sofyan, Hannalore Simanjuntak, Renward Parapat, Khairunnisa Mozasa, Rusdi Sinuraya, Suryadi Panjaitan, Zulkarnain, Hasan Basri, Khairul Syahnan, dan Ikhsar Risyad Marbun.

"Uang tersebut diberikan kepada Dzulmi melalui Samsul Fitri dengan maksud agar Dzulmi selaku Wali Kota Medan mempertahankan Isa Ansyari dan Kepala OPD atau Pejabat Eselon II lainnya tersebut dalam jabatannya masing-masing di Pemko Medan dengan menerima imbalan uang yang tidak sah untuk kepentingan terdakwa," ucap Jaksa.

Atas perbuatannya, Dzulmi dituntut bersalah dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Editor : Donald Karouw