Edy Rahmayadi Optimistis Sengketa Tanah di Sumut Selesai 30 Persen Tahun Ini

MEDAN, iNews.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi optimistis masalah pertanahan di daerah ini akan selesai setidaknya 30 persen pada tahun ini. Saat ini, sebagian persoalan lahan dalam proses penyelesaian.

Hal ini disampaikan Edy Rahmayadi saat menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan rombongan di Pendopo Rumah Dinas, di Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Rabu (16/9/2020).

Baca Juga

Polda Sumut Periksa Tersangka Dugaan Kasus Korupsi UINSU, 2 Mangkir

“Secepatnya, tahun ini kami targetkan 30 persen selesai permasalahan pertanahan di Sumut, baik HGU dan eks HGU dalam proses,” ujar Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah.

Gubernur juga melaporkan beberapa hal yang menjadi pertanyaan La Nyalla dan sejumlah senator lainnya. Salah satunya mengenai permasalahan pertanahan di Sumut. Sementara terkait tanah Lapangan Udara Soewondo di eks Bandara Polonia Medan yang juga ditanyakan DPD, Edy mengatakan sudah diputuskan untuk dipindah ke Kabupaten Langkat dan saat ini dalam proses.

Baca Juga

Mayat Perempuan Tua Ditemukan Mengapung di Perairan Sibolga

“Sudah ada perintah untuk dipindah ke Kabupaten Langkat,” ucap Edy.

Edy juga berharap DPD RI segera memasukkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Baca Juga

Kewalahan Atasi Tahanan yang Membeludak, Kapolda Sumut Surati Kapolri

“Kami punya perkebunan yang luas sekali, tapi tidak mendapat apa-apa sama sekali, hanya mendapat pajak tanah,” ujar mantan Pangkostrad itu.

Selain persoalan sengketa lahan dan tanah, La Nyalla juga menyinggung beberapa proyek strategis nasional di Sumut, di antaranya Kaldera Toba, rusunawa yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke dan Kawasan Industri Kuala Tanjung. Kemudian, jalur Kereta Api Pematangsiantar-Parapat, LRT Mebidang dan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center.

Mantan ketua umum Kadin Jawa Timur itu juga mendorong Pemprov Sumut untuk mencari cara guna meningkatkan volume ekspor kopi Sumut yang masih memiliki peluang pasar dari enam negara pembeli, yakni Amerika, Jerman, Jepang, Korea, Belanda dan China.

“Setahu saya, mereka masih membutuhkan lebih dari yang selama ini dapat dipenuhi oleh Sumut,” katanya.

Sementara Senator asal Sumut, Willem TP Simarmata meminta Pemprov Sumut meningkatkan perhatian kepada guru honorer, khususnya menyangkut penghasilan mereka yang masih jauh dari UMR.

“Padahal mereka sudah mengabdi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Menjawab hal itu, Edy mengungkapkan Pemprov Sumut sudah berupaya meskipun kemampuan APBD untuk pendidikan masih belum maksimal. Sejak 2019, pihaknya telah menaikkan gaji guru honorer SMA dan SMK dari semula Rp40.000 per jam menjadi Rp90.000 per jam.

“Kami harap guru honorer dapat gaji minimal sesuai UMR,” katanya.

Sementara terkait penanganan Covid-19, senator Sumut lainnya, Badikenita Sitepu mengingatkan pentingnya memperhatikan Kepulauan Nias. Ini mengingat terbatasnya fasilitas kesehatan di kepulauan tersebut. Apalagi daerah ini yang sebelumnya nol kasus kini telah terkonfirmasi 106 positif Covid-19.

“Kami membuka posko di sana untuk melakukan isolasi pada orang yang datang dari luar Kepulauan Nias. Kami juga melakukan penyekatan, meskipun bukan PSBB, di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang),” ucap Gubernur Edy.

Pemprov Sumut juga diingatkan untuk berupaya mencari terobosan peningkatan pendapatan asli daerah. Saat ini, pendapatan pemerintah dalam APBN berpotensi menurun karena target pajak yang tidak terpenuhi, sebagai dampak dari melambatnya ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Ini menjadi masalah serius terhadap kemampuan transfer pusat ke daerah,” kata Alirman Sori, senator asal Sumatera Barat.

Editor: Maria Christina