Dorong Pengesahan RUU PKS, FJPI: Ini Investasi untuk Masa Depan Lebih Baik

MEDAN, iNews.id - Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) menggelar Journalist Workshop mengenai pentingnya Rancangan Undang​-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Sabtu (20/3/2021). Lewat workshop ini, FJPI mendorong pengesahan payung hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia itu.

Journalist Workshop mengangkat tema ‘Indonesia Darurat Kekerasan Seksual dan Pentingnya Pengesahan RUU PKS untuk Melindungi Warga Negara Indonesia dari Kekerasan Seksual’ ini , Sabtu (20/3/2021), melalui platform Zoom.

Baca Juga

Ombudsman Sumut Terima 49 Aduan terkait Lonjakan Tagihan Air di Medan

Ketua FJPI Uni Lubis mengatakan, RUU yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia penting untuk segera disahkan. Ini mengingat Indonesia berada pada kondisi darurat kekerasan seksual dengan jumlah kasus yang setiap tahun terus meningkat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA tahun 2020 mencatat, kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 6.177 kasus.

Baca Juga

Kapolda Sumut Perintahkan Perketat Penerapan PPKM di 6 Kabupaten/Kota

Menurut Uni Lubis, RUU PKS ini merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Menurutnya, menyambut hari perempuan internasional, FJPI telah menggelar webinar tanggal 6 Maret 2021 yang menghadirkan narasumber Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan tema perempuan dan perdamaian. 

“Mengutip pernyataan Menlu dalam webinar tersebut, investing in women is investing for brighter future, maka RUU PKS ini adalah investing women, means investing for brighter feature,” ujar Uni Lubis dalam workshop yang digelar bekerja sama dengan The Body Shop itu.

Baca Juga

Video Viral Anak Kambing Bermata Satu di Sumut

Berdasarkan data catatan tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual tahun 2018 sebanyak 5.280, tahun 2019 sebanyak 4.898, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Januari-Oktober 2020 sebanyak 659 kasus. Sementara, itu berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA tahun 2020 mencatat kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 6.177 kasus. 

Baca Juga

Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris di Sumut, 6 Orang di Medan 2 di Tanjungbalai

Menurut Uni, sidang UN Women tahun ini membahas tentang status perempuan. Dikatakannya, pandemi Covid-19 membuat anak perempuan dan perempuan mengalami krisis diskriminatif terbesar karena meningkatnya kasus kekerasan fisik dan seksual.

"Situasi ini bisa dicegah jika ada aturan hukum yang menjamin keselamatan fisik dan mental perempuan dan anak perempuan. Workshop ini membekali jurnalis untuk meliput secara lebih berempati,” katanya. 

Baca Juga

Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Kecelakaan Diduga Balap Liar di Sumut

Sementara itu, Program Officer International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Megawati mengatakan, keberadaan RUU P-KS merupakan langkah maju yang tidak hanya bicara tentang tindak pidana terhadap pelaku, juga rehabilitasi bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

“Hal penting dari RUU ini adalah memberikan perlindungan, penanganan dan pemulihan bagi korban, yang selama ini tidak diatur dalam UU yang telah ada,” ujar Megawati.

Editor: InewsTv Henri Sianturi