Pekerja Korban PHK akan Diberi Tunjangan Selama 6 Bulan, Ini Besarannya

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan memberikan tunjangan kepada para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Skema pemberian tunjangan ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja lewat sistem Jaminan Kehilangan Pekerajaan (JKP). 

JKP merupakan salah satu manfaat baru yang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar dan BP Jamsostek. Insentif yang diberikan merupakan bagian dari manfaat yang sudah ada sebelumnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Baca Juga

Polres Labuhanbatu Tangkap 148 Pelaku Narkotika Selama 21 Hari Gelar Operasi Antik

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan para pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja akan mendapatkan JKP selama enam bulan dengan batas upah maksimal Rp5 juta. 

"Besaran uang tunai ada rumusnya, yakni 45 persen dari gaji terakhir selama 3 bulan, dan 25 persen kali gaji terakhir 3 bulan berikutnya," katanya, Rabu (17/2/2021).

Baca Juga

Polisi Sebut Bisnis Penjualan Bayi di Medan sudah 6 Bulan

Anwar menyebtukan pekerja yang memeperoleh JKP harus terdaftar sebagai peserta minimal 24 bulan dengan masa iuran 12 bulan dan membayarnya selama tiga bulan berturut-turut.  Sumber dana tunjangan tersebut berasal dari iuran yang dibayar pemerintah sebesar 0,22 persen dari upah pekerja sebulan dan rekomposisi program JKK dan JKM yang tidak terlalu banyak terpakai.

Anwar mengatakan, jika tunggakan tersebut tidak lewat dari tiga bulan, maka BP Jamsostek wajib membayarkan JKP sebesar yang telah diatur kepada peserta. Perusahaan harus melunasi tunggakan dan denda sebagai penggantian atas pembayaran JKP.

Baca Juga

Insentif Belum Dibayarkan, Nakes RSUD Pingadi Medan Mengadu ke Ombdusman

"Sementara bila pengusaha menunggak iuran lebih dari 3 bulan, manfaat JKP wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada peserta," katanya.

Baca Juga

Penjualan Bayi di Medan Diungkap, Polisi: Pelaku Beli Seharga Rp5 Juta

Besaran JKP, kata Anwar, yakni sebesar 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan berikutnya. Patokan upah yang dihitung maksimal Rp5 juta. Anwar mengatakan para pekerja yang mendapatkan JKP adalah merka yang terkena PHK karena penggabungan, perampingan, efisiensi, perubahan status kepemilikan perusahaan, rugi, tutup, pailit atau perusahaan melakukan kesalahan kepada pekerja.

Sementara itu, para pekerja kontrak waktu (PKWT) seperti pekerja kontrak atau outsourcing, pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tidak berhak mendapatkan JKP.

Baca Juga

BNN Gagalkan Peredaran Hampir Setengah Ton Sabu-Sabu Sindikat Palembang, Medan dan Jakarta

"Manfaat JKP juga hilang bila peserta tak mengajukan permohonan klaim selama 3 bulan sejak terjadi PHK, peserta telah mendapatkan pekerjaan baru, dan peserta meninggal dunia," katanya.

Editor: Stepanus Purba_block