Pemerintah Setujui Pajak Mobil 0 Persen untuk Cegah PHK

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyetujui relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk industri otomotif. Langkah dilakuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat turunnya penjualan mobil di masa pandemi Covid-19. 

”Biasanya industri otomotif menjual dari 1 sampai 1,1 juta unit mobil baru tiap tahunnya, tapi di tahun 2020 hanya menjual 550 ribu unit mobil. karena hanya menjual setengahnya saja stok mobil yang ada di tanah air itu tinggi sekali" katanya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/2/2021).

Baca Juga

Pembunuh 2 Perempuan di Medan Ditangkap, Keluarga Korban: Nyawa Bayar Nyawa

Langkah relaksasi pajak ini dilakukan akan tingkat penjualan mobil dapat kembali meningkat hingga stok yang ada saat ini habis. Ketika stok habis, pabrik pembuatan mobil dapat kembali bergeliat.

"Seumpama kita tidak memberikan insentif dan membiarkan stok lama menumpuk, mereka akan menutup pabriknya," katanya.

Baca Juga

Oknum Polisi Pembunuh 2 Perempuan di Medan dan Sergai Ditangkap, Motif Sakit Hati

Jika pemerintah membiarkan pabrik industri otomotif ditutup maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja yang besar. Sebab industri ini mempekerjakan banyak pekerja.

Baca Juga

2 Perempuan Tewas di Medan dan Sergai Diduga Dibunuh Oknum Polisi

"Kenapa kita memilih insentif diberikan ke industri otomotif, karena banyak mempekerjakan orang. ada sebesar 1,5 juta pekerja, bahkan lebih," ucapnya

Editor: Stepanus Purba_block