Sah, Pemerintah Tolak Partai Demokrat Versi Moeldoko

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko. Berkas tersebut ditolak karena sejumlah berkas yang diminta tidak dipenuhi. 

Yasonna mengatakan dokumen pengurus Partai Demokrat yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sudah menyerahkan dokumen untuk pengesahan pengurus. Namun, setelah melakukan penelitian dan verifikasi, dokumen yang disampaikan dinyatakan belum memenuhi syarat. 

Baca Juga

Kapolri Putuskan 1.062 Polsek Tak Lakukan Penyidikan, 19 di Antaranya di Sumut

"Hasil verifikasi, berkas belum dapat dipenuhi kepengurusan DPD dan DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan KLB di Deliserdang ditolak," kata Yasonna dalam konferensi pers, Rabu (31/3/2021).

Sebelumnya, Kubu AHY telah mendatangi Kantor Kemenkumham untuk melaporkan kegiatan KLB PD di Sibolangit, Sumatra Utara. Saat itu, AHY menyatakan menolak pelaksanaan KLB karena berbagai pertimbangan.

Baca Juga

Buka Musrenbang RKPD Medan Tahun 2022, Bobby Nasution: Hasil Harus Dirasakan Rakyat

AHY mengatakan pengurus Partai Demokrat peserta KLB bukan dari pengurus PD yang memiliki suara sah dan tak sesuai dengan AD/ART partai. Bahkan, kubu AHY menganggap KLB dan kepengurusan Moeldoko abal-abal.

Baca Juga

Jelang Jumat Agung dan Paskah, Polda Sumut Gelar Patroli Skala Besar

Sementara itu, kubu Moeldoko sebelumnya telah menyerahkan susunan kepengurusan dan hasil KLB ke Kemenkumham meski sempat diminta untuk melengkapi dokumen mereka. Melalui juru bicaranya, Muhammad Rahmad, kubu Moeldoko percaya bahwa kepengurusan KLB bakal diterima dan disahkan Kemenkumham.

Editor: Stepanus Purba_block