Usai Diperiksa KPK, Bupati Labuhanbatu Minta Maaf ke Masyarakat

Ilma De Sabrini ยท Selasa, 24 Juli 2018 - 20:40 WIB
Usai Diperiksa KPK, Bupati Labuhanbatu Minta Maaf ke Masyarakat
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap mengenakan rompi oranye saat keluar dari Gedung KPK Jakarta. (Foto: Dok.iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Labuhanbatu menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Pangonal mengaku salah dan meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat Labuhanbatu atas perbuatannya. Pangonal keluar dari Gedung KPK, Selasa (24/7/2018) sekitar pukul 19.15 WIB dengan kawalan beberapa petugas KPK.

"Terima kasih, pertama saya mohon maaf kepada keluarga dan masyarakat Labuhanbatu, kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Amanah ini kekhilafan saya. Mudah-mudahan jadi perubahan ke depan bagi kita," kata Pangonal di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pangonal secara khusus juga meminta Umar Ritongan yang sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh KPK untuk segera menyerahkan diri. Umar sudah ditetapkan tersangka oleh lembaga antirasuah sebagai perantara suap Bupati Labuhanbatu.

“Jadi harapan saya kepada saudara Umar untuk menyerahkan diri, karena ini semua adalah merupakan kesalahan saya, bukan merupakan kesalahan Saudara Umar, karena saya menyuruh dia untuk melanggar peraturan," kata Pangonal.


Sebelumnya KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi, yakni di Labuanbatu dan Jakarta. Dari OTT tersebut, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, Effendy Sahputra pemilik PT BKA, serta Umar Ritonga yang kini masih buron. 

Kasus ini bermula dari laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Dari laporan tersebut KPK telah melakukan pengecekan di lapangan dan dan terus melakukan proses penyelidikan sejak April 2018.

KPK menduga ada sejumlah uang yang diterima oleh Pangonal dari Effendy sebesar Rp 576 juta dari total permintaan sebesar Rp3 miliar. Tidak hanya itu, KPK juga menduga sekitar bulan Juli 2018 diduga ada penyerahan sejumlah cek dengan nilai Rp 1, 5 miliar. Namun, cek tersebut tidak dapat dicairkan.

KPK juga menduga uang sebesar Rp576  juta tersebut besumber dari dana pencairan proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu.

Karena itu, Pangonal Harahap diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor : Kastolani Marzuki