Menurut Saurlin, redistribusi tanah harus segera dilakikan, juga pemberian kredit yang mudah bagi petani. Pada tingkat provinsi, lanjut Saurlin, Gubernur Sumut harus mengaktifkan Gugus Tugas Reforma Agraria.
"Menurut saya, bila konflik agraria melalui peradilan maka rakyat kecil alias marhaen tak akan menang. Harus ada penyelesaian secara politik," katanya.
Sementara itu, Kakanwil BPN Sumut, Dadang Suhendi mengemukakan, penyelesaian konflik agraria melalui dua mekanisme. Pertama melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN nomor 21 tahun 2020. Kedua, melalui reforma agraria.
"Langkahnya tentunya melalui rapat koordinasi Forkopimda, kami melakukan pemetaan kemudian merekomendasikan. Karena BPN tidak bisa memutuskan tetapi merekomendasikan ke Menteri kemudian ke Presiden," ucapnya,
Menurut Dadang, pihaknya sudah merampungkan segala proses yang dibutuhkan sehingga laporan tersebut sudah sampai ke Kantor Staf Presiden (KSP) untuk nantinya ke Presiden.
"Contohnya untuk Eks PTPN II yakni 90 persen sudah selesai, pemetaan bidang demi bidang sudah ada. daftar nominatif juga sudah ada, sampai infrastrukturnya dan ini sudah kami laporkan ke KSP. Begitu juga solusi penyelesaian untuk Sari Rejo," ujarnya.
Editor : Stepanus Purba_block
Artikel Terkait