23 Daerah Gelar Pilkada 2020, Pemprov Sumut Minta ASN Tak Terlibat Politik Praktis

Stepanus Purba ยท Selasa, 11 Agustus 2020 - 15:03 WIB
23 Daerah Gelar Pilkada 2020, Pemprov Sumut Minta ASN Tak Terlibat Politik Praktis
Ilustrasi pilkada serentak 2020. (Foto: Istimewa)

MEDAN, iNews.id - Sebanyak 23 kabupaten kota di Sumatera Utara akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Melalui Surat Edaran (SE), Pemprov Sumut meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ikut terlibat politik praktis.

Pemprov mengimbau agar ASN tetap netral. Hal ini demi menciptakan pilkada yang demokratis sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

"Pemprov Sumut memiliki tugas pengawasan, monitoring dan pembinaan kepada kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Dalam rangka pembinaan, kami sudah mengeluarkan Surat Edaran agar ASN tidak terlibat secara politik di pilkada. Selain itu agar pemimpin daerah tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk kampanye,” ujar Kabag Penataan dan Pendapatan Daerah Biro Otda dan Kerja Sama Setdaprov Sumut Ahmad Rasyid Ritonga, Senin (10/8/2020).

Menurutnya, pemerintah memiliki sanksi tegas terkait netralitas ASN di pilkada. Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, hukuman bagi pelanggar netralitas ASN dimulai dari teguran tertulis hingga pemecatan tidak hormat.

“Terkait sanksi kami berpedoman pada PP Nomor 53 terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Secara berjenjang akan kami lihat pelanggaran yang dilakukan dan tingkat kesalahannya. Jadi, ASN tidak boleh main-main,” kata Rasyid.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, sampai saat ini masih ada ASN yang terlibat politik jelang Pilkada. Begitu juga dengan kepala daerah. Menurutnya masih ada yang memanfaatkan ASN untuk membantu memenangkan Pilkada.

Penyebab terjadinya pelanggaran netralitas menurut hasil survei Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, KASN tahun 2018, yang terbesar yakni motif mendapatkan jabatan, materi dan proyek (43,45%). Kemudian penyebab lain seperti adanya hubungan kekeluargaan (15,4%), tidak paham regulasi (12,1%) dan intervensi 7,7%. Selain itu juga karena kurangnya integritas ASN (5,5%), tidak netral dianggap lumrah (4,9%) dan sanksi lemah (2,7%).
 
“Itu masih ada saja sampai saat ini, berbondong-bondong menjadi tim sukses dan bila menang berharap mendapat jabatan. Ini jangan terjadi lagi. Jangan sampai ASN terlibat jadi tim sukses karena itu membuat Pilkada tidak demokratis dan tidak adil,” kata Tjahjo Kumolo, saat memberikan arahan pada webinar yang dihadiri provinsi se-Indonesia dan beberapa pemerintah kabupaten/kota, Senin (10/8/2020).

Hingga Juli 2020, ada 456 laporan terkait netralitas ASN dan 344 yang terbukti melanggar. Hanya saja, baru 189 kasus yang sudah ditindaklanjuti. angka tersebut masih kecil walau ada peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Editor : Donald Karouw