Amankan Pilkada 2020, Pangdam dan Kapolda Sumut Pimpin Patroli Skala Besar

MEDAN, iNews.id - Polda Sumatera Utara (Sumut) dan Kodam I Bukit Barisan (I/BB) menggelar patroli gabungan berskala besar, Selasa (8/12/2020). Patroli ini digelar untuk menjaga suasana ketertiban dan keamanan di jelang pelaksanaan pemungutan suara di Pilkada Serentak 2020.

Patroli yang dimulai dari Lapangan Benteng, Jalan Pengadilan ini dipimpin langsung oleh Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hassanudin bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin. Selain diikuti personel dari TNI/Polri, patroli besar ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Baca Juga

Rawan Banjir, 172 TPS di 6 Kabupaten Kota di Sumut Direlokasi

Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan patroli gabungan digelar untuk memberikan rasa aman dan menciptakan suasana kondusif jelang pemungutan suara.

"Patroli gabungan skala besar ini serentak dilakukan di 23 kabupaten dan kota di Sumut yang menggelar Pilkada Serentak 2020. Selain itu, patroli ini juga sebagai wahana untuk mengimbau warga menggunakan hak politiknya dalam memilih calon kepala daerah," ucapnya.

Baca Juga

Disiram Air Keras, Pedagang Ikan di Medan Kritis

Untuk pepengamanan, Martuani mengaku Polda Sumut menurunkan personel dengan dibantu Prajurit Kodam I/BB.

"Kami juga telah mengirimkan personel untuk pengamanan Pilkada Serentak 2020 di 23 kabupaten/kota Sumut. Nantinya juga kita akan dibantu oleh personel TNI yang berada di daerah, dalam hal ini Korem dan Kodim. Saat ini pasukan sudah berada di lokasi TPS hingga lokasi paling jauh di Kepulauan Nias," ucapnya.

Baca Juga

Profil Akhyar Nasution Calon Wali Kota di Pilkada Medan 2020

Lebih lanjut Martuani berharap, pelaksanaan Pilkada 2020 di wilayah Sumut berlangsung lancar dan kondusif, serta tidak terpengaruh situasi politik di Jakarta.

"Mudah-mudahan suasana di Jakarta tidak berimbas ke Sumut. Karenanya, personel TNI-Polri di wilayah Sumut siap mengamankan pilkada. Siapapun yang menghalangi akan ditindak tegas. Tidak boleh ada pihak manapun yang menghalangi hak politik setiap warga," ucapnya.