Kasus Stunting di Sumut Memprihatinkan, BKKBN Sebut 13 Daerah Berstatus Merah

Menurut Hasto, dengan keberadaan 10.323 Tim Pendamping Keluarga atau TPK yang ada di Sumut atau setara dengan 30.969 orang penggerak pendamping keluarga, persoalan stunting di seantero Sumut harus bisa teratasi
 
Mantan Bupati Kulonprogo itu menegaskan, kolaborasi semua pihak di Sumut menjadi kata kunci untuk percepatan penurunan stunting. 

Pelibatan 21 perguruan tinggi di Sumut yang memiliki program studi gizi dan program studi kelompok kesehatan sangat potensial untuk dilibatkan. 

Program kampus merdeka memungkinkan mahasiswa bisa mendapat nilai satuan kredit semester di Kampung-Kampung Keluarga Berencana yang tersebar di seluruh Sumut, sehingga kontribusinya dalam percepatan penurunan stunting bisa optimal.
 
“Saya berharap, keberadaan 385 perguruan tinggi yang ada di Sumut bisa melaksanakan kegiatan peduli stunting. Hingga saat ini baru sembilan perguruan tinggi atau sekitar 2 persen yang telah melakukan perjanjian kesepakatan pemahaman (MoU) peduli stunting dengan BKKBN," katanya. 

Pelibatan mahasiswa dan pengerahan maksimal TPK menjadi solusi untuk mengcover persoalan stunting yang ada di 6.132 desa yang ada di Sumut.
 
Hasto mengatakan, sosialisasi RAN PASTI di Medan ini  menjabarkan  penjelasan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa. 

Wakil Gubernur Sumatera Utara,  Musa Rajekshah berharap semua kepala daerah yg ada di Sumut bahu membahu mengatasi stunting. 

"Data-data yg diberikan BKKBN harusnya menjasi pijakan kita semua untuk bergerak dan melakukan konvergensi," katanya. 

Editor: Kastolani Marzuki