Kasus Suap 14 Mantan Anggota DPRD Sumut, Ini Vonis Masing-Masing para Terdakwa

MEDAN, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum bervariasi 14 terdakwa mantan anggota DPRD Sumut. Mereka dinyatakan bersalah menerima uang suap Rp6,5 miliar dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk pengesahan LPJ APBD 2012 dan APBD Perubahan 2013.

Hakim ketua Immanuel Tarigan dalam amar putusannya menyebutkan terdakwa Syamsul Hilal divonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Syamsul juga harus membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp477.500.000 dalam sidang vonis secara daring di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Senin (12/4/2021).

Baca Juga

Usai Gubernur, Pertamina Bakal Dipanggil DPRD Sumut Terkait Kenaikan Harga BBM 

Kemudian terdakwa Ramli divonis 5 tahun denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar UP Rp497.500.000. Tujuh terdakwa lainnya masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Empat terdakwa telah mengembalikan seluruh UP yaitu Jamaluddin Rp497.500.000, Japorman Saragih Rp427 juta, Rahmad P Hasibuan Rp500 juta dan Layari Sinukaban Rp377.500.000.

Baca Juga

Dipecat PDI Perjuangan dari DPRD Sumut, Kiki Handoko Gugat ke PN Medan

Terdakwa lainnya yaitu Robert Nainggolan juga telah mengembalikan UP Rp327.500.000, Ahmad Husen Hutagalung Rp752.500.000 dan Nurhasanah Rp472.500.000.

Baca Juga

Kasus Suap Gatot, 14 Mantan Anggota DPRD Sumut Dituntut 4 sampai 5 Tahun Penjara

Sementara lima terdakwa yaitu Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Mulyani, Sudirman Halawa dan Irwansyah Damanik masing-masing dipidana 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider 2 bulan kurungan.

Terdakwa Megalia dengan UP Rp540.500.000, Ida Budiningsih Rp542.500.00, Mulyani Rp452.500.000, Sudirman Halawa Rp417.500.000 serta terdakwa Irwansyah Damanik dengan UP Rp602.500.000.

Baca Juga

DPRD Sumut Minta Warga Tidak Takut Disuntik Vaksin Covid-19

Hakim menyatakan hal-hal yang memberatkan para terdakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota DPRD Sumut dan tidak mendukung program pemerintah pemberantasan korupsi.

"Sedangkan hal-hal yang meringankan berlaku sopan selama persidangan dan menyesali perbuatan para terdakwa," kata Hakim Immanuel, Senin (12/4/2021).

Editor: Donald Karouw