Ketua Dekranasda Sumut Dorong Baju Dinas Berbahan Dasar Kain Tenun Daerah

MEDAN, iNews.id - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara (Sumut) Nawal Lubis mengusulkan ke seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk mewajibkan penggunaan kain tenun khas daerah masing-masing sebagai bahan dasar baju dinas. Selain menjaga kelestarian kain tenun daerah, kebijakan ini dinilai akan membantu para perajin dalam memasarkan produk mereka.

"Dari kunjungan ke berbagai kabupaten/kota di Sumut, semua daerah memiliki ulos/kain tenun dengan motif dan warna yang khas. Agar jangan punah, produksi perajin harus ditingkatkan dengan cara dibeli untuk menjadi baju dinas," kata Nawal Lubis, Minggu (20/6/2021)

Baca Juga

Bertambah 108 Kasus, Sumut Peringkat 14 Penderita Covid-19 di Indonesia

Nawal mengatakan langkah ini akan sangat membantu para perajin khususnya di masa pandemi Covid-19. Karena hal tersebut akan meningkatkan produksi kain tenun hingga para perajin bisa terus berkarya tanpa beralih profesi.

"Jadi kalau seluruh dinas di pemerintah daerah menggunakan baju dinas berbahan tenunan daerah di hari - hari tertentu, maka kerajinan tenunan akan berkembang pesat," ucapnya.

Baca Juga

Penembakan Wartawan di Sumut, Komnas HAM Diminta Proaktif

Langkah ini dinilai juga akan mendorong ekonomi daerah. Selain itu, dengan langkah ini para perajin bisa terus meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa menghasilkan kain tenun berkualitas serta mengikuti tren kekinian.

"Selain membantu pemasaran, Dekranasda kabupaten/kota diharapkan juga mendorong pengrajin untuk bisa menghasilkan tenunan berkualitas dengan mengikuti tren terkini. Dengan kualitas yang terjaga, maka tenunan bisa memasuki pasar provinsi lain dan bahkan ekspor, " ujarnya.

Baca Juga

Bobby Nasution Inginkan Sungai di Kota Medan jadi Halaman Depan Rumah Warga

Sementara itu, istri Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Linda Lovinasari Hutasuhut mengatakan Dekranasda Padangsidimpuan sudah meminta pemerintah kota agar bersedia menggunakan baju dinas berbahan tenun di hari-hari tertentu.

"Pemkot Padangsidimpuan sedang menggodok peraturan wali kota soal penggunaan busana kerja dengan bahan tenunan hasil perajin daerah, " ujarnya.