Polda Sumut Usut Dugaan Korupsi PDAM Tirtanadi

MEDAN, iNews.id – Polda Sumatera Utara mengusut dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi. Penyelidikan ini atas dugaan korupsi kontribusi pendapatan asal daerah (PAD) PDAM yang tak disetorkan ke Pemprov Sumut.

Dirreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana mengatakan, telah memeriksa saksi atas dugaan kasus korupsi tersebut. Kendati demikan, dia enggan merinci siapa dan berapa saksi yang telah diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut.

Baca Juga

Bus dan Truk Kecelakaan di Tol Medan-Tebingtinggi, Sejumlah Penumpang Terluka

"Iya benar, ada pemeriksaan. Sekarang masih dalam tahap penyelidikan," ujarnya kepada wartawan, Senin (2/3/2020).

Informasi yang diperoleh, dalam kasus ini Ditreskrimsus Polda Sumut memanggil mantan Kepala Direksi Keuangan PDAM Arif Haryadian. Ditemui usai keluar dari ruang penyidik, Arif mengaku jika dia diminta keterangan sebagai saksi.

Baca Juga

Lepas Pengawasan, Balita 2 Tahun di Langkat Ditemukan Tewas dalam Saluran Irigasi

Menurutnya, penyelidikan ini berkaitan dengan kontribusi PAD PDAM. Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2018 dalam Pasal 50 disebutkan, apabila PDAM Tirtanadi cakupan wilayahnya sudah mencapai 80% lebih atau sama, maka diwajibkan menyetor kontribusi PAD ke Pemprov Sumut sebesar 55% dari keuntungan.

"Namun sewaktu saya masih menjabat hingga pertengahan tahun 2019, saya menyetorkan cicilan pertama Rp20 miliar. Kenapa menyetorkan segitu, karena saat itu hasil audit belum keluar jadi masih berdasarkan estimasi keuntungan," katanya.

Baca Juga

Pasca 2 WNI di Depok Positif, Dinkes Sumut Siaga Hadapi Virus Korona

Namun ternyata, hasil audit kinerja 2018 yang diumumkan 2019 beberapa waktu lalu, keuntungan perusahaan mencapai Rp74 miliar dan cakupan wilayah pelayanan sudah 82%. Belakangan direksi keuangan yang menjabat saat ini diduga tidak menyetorkan PAD ke Pemprov Sumut.

"Berarti masih ada sisa yang harus dibayar sekitar lebih kurang Rp 10 miliar. Saya dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PAD ke Pemprov Sumut," ucapnya.

Arif menjelaskan jika dia sudah tidak menjabat lagi sejak Mei 2019. Sebab itu dia tidak mengetahui soal kekurangan setoran kontribusi PAD yang belum dibayarkan.

Sebelumnya pada 2018, karena Pemprov Sumut membutuhkan dana, Arif mengaku pernah menyetorkan Rp10,6 M. Padahal, cakupan saat itu belum 80%.

Editor: Donald Karouw