Rawan Terkena PHK, Buruh Tolak Perpanjangan PPKM Darurat di Medan

MEDAN, iNews.id - Wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan hingga 2 Agustus 2021 mendatang ditolak buruh. Keputusan tersebut dinilai akan berimbas pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara Willy Agus Utomo mengatakan perpanjangan PPKM Darurat akan menjadi ancaman serius bagi kaum buruh. Pasalnya, sejak pandemi Covid-19, sudah banyak buruh yang di PHK maupun di rumahkan oleh pihak perusahaan.

Polda Sumut Sebut PPKM Darurat Berhasil Tekan Mobilitas Warga Medan

"Sejak Covid-19, buruh sudah banyak di PHK karena banyak pengusaha yang tutup usahanya karena pembatasan," ucap Willy, Senin (19/7/2021)

Kondisi tersebut akan berimbas pada PHK pada buruh tanpa menerima hak mereka seperti diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan. Willy menegaskan penolakan perpanjangan PPKM Darurat bukan berarti tidak mendukung program pemerintah mencegah penyebaran Covid-19.

Covid-19 Varian Delta Terdeteksi Masuk Sumut, Ini Penjelasan Edy Rahmayadi

"Kami dukung segala program pencegahan penyebaran Copid 19, tapi berikan juga solusi bagi masyarakat yang terdampak akibat penyekatan ini, contoh perusahaan yang tutup buruhnya harus ditangungjawabi upahnya selama tidak bekerja," ujarnya.

Willy mengatakan sejak pandemi Covid-19, sedikitnya 20.000 buruh sudah terkena PHK oleh perusahaan. Jumlah tersebut belum termasuk buruh yang dirumahkan oleh perusahaan tanpa mendapatkan upah. Kebijakan PPKM Darurat di Kota Medan juga berimbas kepada pekerja di sektor perhotelan, retail, mall, swalayan, restoran, dan sektor lainnya.