Sidang Kasus Suap, Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Dituntut 9 Tahun Penjara

Antara ยท Jumat, 30 September 2022 - 18:13:00 WIB
Sidang Kasus Suap, Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Dituntut 9 Tahun Penjara
Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin bersama empat terdakwa lain menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

JAKARTA, iNews.id - Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin dituntut 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider lima bulan kurungan. Dia menjadi terdakwa dugaan suap senilai Rp572 juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021.

Jaksa Penuntut Umum KPK Zainal Abidin mengatakan, terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat 2019-2024 dan terdakwa II Iskandar Perangin Angin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider lima bulan kurungan," ujar Zainal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Terbit Rencana Perangin Angin merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Dia memiliki kakak kandung Iskandar Perangin Angin.

"Kepada Terdakwa II Iskandar Perangin Angin berupa pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp300 juta subsider lima bulan kurungan," kata Jaksa Zainal.

Iskandar Perangin Angin menjabat sebagai Kepala Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Dia kerap dipanggil sebagai 'Pak Kades'.

Jaksa KPK juga menuntut Terbit Rencana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik setelah selama lima tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata jaksa.

Ada tiga terdakwa lain dalam perkara ini yaitu orang-orang kepercayaan Iskandar yang tergabung dalam 'Grup Kuala' untuk mengatur pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat, yaitu Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra.

Jaksa KPK menuntut Marcos Surya Abdi 7 tahun dan 6 bulan penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan, Shuhanda Citra dituntut 6 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan dan Isfi Syahfitra dituntut 6 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Kelima terdakwa terbukti berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1.

Editor : Donald Karouw

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: